Pelajaran dari MSCI

(Sebuah Esai Satir tentang Ketakutan, Kepura-puraan, dan Kepastian yang Datang dari Luar Negeri)

Oleh: Laksamana Sukardi

Di Indonesia, ada satu lembaga yang kekuasaannya terasa lebih nyata daripada konstitusi, lebih didengar daripada parlemen, dan lebih ditakuti daripada putusan pengadilan: yaitu MSCI.

Bagi banyak pejabat Indonesia, MSCI bukan sekadar indeks pasar modal. Ia adalah hakim tertinggi ekonomi, alarm moral pasar, sekaligus penentu nasib yang baru didengar setelah semuanya terlambat. Ketika MSCI mulai berdehem, ruang-ruang rapat mendadak penuh. Ketika MSCI mengangkat alis, pasar gemetar. Dan ketika MSCI mengambil keputusan, barulah kita panik—seolah-olah masalah itu baru saja muncul kemarin.

Padahal, semua orang tahu: masalahnya sudah lama ada.
*

Demokrasi yang Lebih Taat pada Indeks

Ironinya, di negeri ini oligark dan pelaku usaha besar yang merasa paling berkuasa pun tahu batas. Mereka bisa menundukkan pejabat, mempengaruhi regulator, bahkan membentuk arah kebijakan. Namun ada satu hal yang tidak mereka berani langgar: MSCI.

Dalam praktiknya, MSCI berfungsi seperti konstituen demokrasi paling efektif di Indonesia. Ia tidak ikut pemilu, tidak membentuk partai, dan tidak berpidato. Tetapi keputusannya lebih ditaati daripada Undang Undang, rekomendasi DPR dan lebih berdampak daripada pidato kenegaraan.

Sementara itu DPR RI, secara konstitusional sebagai penjaga fungsi check and balance, tampak gamang. Fungsi itu bukan dilanggar, melainkan tidak benar-benar dijalankan. Check ada, balance sering tertinggal. Atau sebaliknya.
*

Korban Sudah Jatuh, Pelajaran Tak Pernah Dipetik

Sepuluh tahun lalu, Indonesia sebenarnya sudah memiliki alarm keras: Jiwasraya dan ASABRI. Sekitar Rp50 triliun hilang, bukan karena krisis global, tetapi karena manipulasi pasar modal yang sistemik.

Yang paling mencolok bukan besarnya kerugian, melainkan ketiadaan kemarahan institusional. Kasus itu tidak pernah dibongkar hingga ke akar. Tidak ada pembersihan menyeluruh. Tidak ada koreksi sistemik.

Negara seolah berkata, “Sudah jatuh, jangan ribut. Nanti juga lupa.”
Dan benar: kita lupa.
Sampai MSCI kembali mengingatkan.
*

Masalahnya Moral, Bukan Teknis

Masalah Indonesia bukan kekurangan aturan dan orang pandai. Pejabat Indonesia merupakan penyandang gelar akademis terpanjang (DR, MM, MH, MBA, MCK dll). Bukan pula kurang cerdas. Dan jelas bukan persoalan rocket science. Masalahnya adalah kerusakan moral yang dibiarkan menjadi kebiasaan.

Penguasa menjadi pengusaha.
Pengusaha mengendalikan regulator.
Regulator mengawasi dirinya sendiri.

Konflik kepentingan tidak lagi dianggap penyimpangan, tetapi berubah menjadi cara kerja.

Dalam kondisi seperti ini, check and balance bukan gagal; ia tidak pernah benar-benar hadir. Konstituen politik tidak berdaya, oposisi kehilangan kredibilitas, dan kritik sering dicurigai sebagai gangguan stabilitas, bukan vitamin demokrasi.
*

Mimpi Negara Maju di Atas Fondasi Rapuh

Indonesia gemar berbicara tentang visi menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun mimpi itu dibangun di atas fondasi yang rapuh: kepastian hukum yang selektif.

Tidak ada negara yang bisa keluar dari middle income trap jika:
• hukum bisa dinegosiasikan,
• penipuan pasar dianggap kecerdikan,
• dan kejahatan finansial berat berubah menjadi way of life.

Di banyak negara, manipulasi pasar modal adalah kejahatan serius.
Di Indonesia, ia kerap direduksi menjadi urusan administratif, atau bahkan tidak dianggap masalah.
*

Ujian yang Sesungguhnya

Pertanyaan dasarnya sederhana, tetapi menyakitkan:
Apakah Indonesia mampu menghukum pelanggar hukum dan penipu pasar tanpa impunitas?

Bukan menghukum yang lemah.
Bukan menghukum yang sudah kalah.
Tetapi menghukum mereka yang kuat, dekat, dan nyaman di dalam sistem.

Selama jabatan publik masih diperoleh lewat sponsor kepentingan, selama balas budi politik lebih sakral daripada sumpah jabatan, maka profesionalisme akan selalu kalah oleh kedekatan.
*

Epilog: Takut pada MSCI, Bukan pada Diri Sendiri

Yang paling memalukan sebenarnya bukan keputusan MSCI.
Yang memalukan adalah kenyataan bahwa kita baru bereaksi setelah ditegur dari luar.

Seolah-olah nurani nasional membutuhkan validasi internasional.
Kita patuh bukan karena sadar, tetapi karena takut.
Takut pada indeks, bukan pada keadilan.

Maka pelajaran terbesar dari MSCI sesungguhnya sangat sederhana dan pahit:
jika kepastian hukum tidak hidup dalam DNA bangsa, ia akan dipaksakan dari luar.

Pertanyaannya kini tinggal satu:
apakah Indonesia ingin berubah karena kesadaran,
atau
akan terus menunggu MSCI berikutnya untuk kembali terkejut?

Jakarta 3 Februari 2026