TERTAWA SEDIH,Impor Dari Bollywood.
Oleh: Laksamana Sukardi
Indonesia akhir-akhir ini terasa seperti sedang nonton film serial Bollywood: penuh air mata, musik menggelegar, dialog heroik, dan logika yang tertinggal di belakang layar. Hanya emosi tanpa nalar.
Episode terakhir yaitu plot twist paling dramatis: impor 105.000 pikap dari India.
Inilah adegan komedi nasional.
Indonesia tidak mampu produksi mobil pikap? Bukan kata Moody’s. Bukan kata MSCI. Ini rating dari diri kita sendiri. Self-fulfilling prophecy versi Nusantara. Kita menilai diri kita lebih rendah dari yang mungkin sebenarnya.
Yang lebih sinematik adalah timing-nya. Katanya untuk koperasi, yang belum ada wujud yang utuh. Jenis usahanya belum jelas. Gedung kantornya belum ada. Tempat parkirnya tentu belum terpikirkan.
Bayangkan koperasi nelayan tuna diberi pikap four-wheel drive. Mereka butuh kapal penangkap ikan, bukan gardan. Butuh mesin tempel, bukan sunroof. Membangun koperasi kok seperti membangun Kodim—seragam, top-down, komando dari atas. Padahal koperasi itu lahir dari bawah: dibentuk oleh anggota, dibiayai iuran anggota, untuk kepentingan usaha anggota yang sejenis. Misalnya koperasi peternak ayam, koperasi pengrajin tenun, koperasi pedagang mebel, koperasi simpan pinjam. Setiap jenis punya logika bisnis masing masing dengan anggota yang unik dan kebutuhan logistik berbeda antara koperasi jenis lain. Beda lokasi beda jenis usaha.
Mobil pikap adalah kebutuhan tahap lanjut, bukan kebutuhan pertama. Sebelum usaha berjalan, sebelum arus kas ada, sebelum manajemen terbentuk, sudah dibebani biaya perawatan, BBM, asuransi, supir, dan garasi yang belum dibangun. Ini seperti membeli sepatu lari yang mahal sebelum bisa berdiri.
Lebih dramatis lagi, kabarnya pembiayaan melalui bank-bank Himbara. Kita semua tahu hukum besi directed lending (kredit berdasarkan instruksi), niatnya mulia, eksekusinya selalu berujung kredit macet. Bank bukan lembaga filantropi. Kredit tanpa arus kas adalah tiket menuju macet atau NPL. Dan NPL adalah parasit kesehatan perbankan.
Di panggung negara, menteri dan wakil menteri begitu banyak. Ada menteri koordinator. Ada rapat koordinasi. Ada konferensi pers. Tapi kebijakan terasa seperti adegan tari massal Bollywood; bising dan ramai, beraneka warna, arah gerakan sulit ditebak, arah ceritanya kadang sulit dipahami.
Stakeholders? Industri? Kementerian teknis? Kementerian keuangan? Seakan menjadi figuran. Bahasa manajemen perusahaan, kelayakan usaha, analisis risiko, semuanya terdengar seperti subtitle yang tak terbaca.
Rakyat hanya bisa menonton.
Kaget – Bingung – Melongo.
Lalu tertawa.
Tertawa yang aneh.
Bukan karena lucu, tapi karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana.
Tertawa sedih. Miris. Kehilangan nalar.
Karena dalam setiap dagelan, selalu ada harga yang harus dibayar.
Dan dalam setiap film Bollywood, setelah lagu dan air mata, biasanya ada satu pertanyaan:
Apakah ini benar-benar akhir yang bahagia? Pemain dan sutradara bingung karena naskah skenario selalu datang tiba tiba.
Jakarta, 25 Februari 2026
